hijau

FKH Banjarmasin dilibatkan dalam pembentukan forum revolusi hijau

 

Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin ()- Intrusi air laut di Sungai Martapura jika sepuluh tahun lalu hanya seputaran Sungai Bilu Kota Banjarmasin, belakangan ini sudah ke kawasan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
Jauhnya tingkat intrusi air laut di Sungai Martapura yang berhulu ke Pegunungan Meratus yang menjadi kawasan resapan air telah membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan kawasan resapan air tersebut.
Akibat kerusakan alam hutan Pegunungan Meratus maka air yang mengalir di Sungai Martapura di saat musim kemarau menjadi lemah, lantaran volume air yang turun sedikit sehingga tekanan air dari hulu ke hilir menjadi lemah.
Sebaliknya tekanan air laut yang terkontaminasi kadar garam tinggi terus menyusup ke hulu sungai, dan jika tak ada perbaikan atau rehabilitasi kawasan hutan Pegunungan Meratus di khawatirkan tekanan air laut akan terus kehulu.
Padahal air Sungai Martapura selama ini tumpuan harapan untuk pengambilan air baku air bersih perusahaan air minum di tiga wilayah Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.
PDAM Banjarmasin sendiri mengeluhkan air baku tersebut di saat musim kemarau, lantaran air baku PDAM setempat mengambil di kawasan Sungai Tabuk yang sudah terintrusi air laut tersebut.
Sementara air tanah kawasan ini karena berada di wilayah rawa gambut hingga air tanah mengandung zat besi yang tinggi serta bahan-bahan yang sulit diolah air minum.
Sungai Martapura hulunya berada di Pegunungan Meratus, khususnya di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
Padahal kondisi Tahura yang seluas 112 ribu hektare itu belakangan ini kian rusak saja, lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.
Data sementara sekitar 30 persen atau 40 ribu hektare lahan resapan air Tahura Sultan Adam sudah rusak.
Bukti Tahura yang merupakan daerah resapan air tersebut sudah rusak adalah kian berkurangnya volume air yang turun dari wilayah tersebut, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut ke Sungai Martapura itu tadi.
Berdasarkan keterengan jika jika kadar garam air sungai Martapura di atas 200 ppm maka sulit dijadikan air bersih PDAM, kenyataan intrusi air laut itu menyebabkan kadar garam di sungai yang menjadi tumpuan sekitar 700 ribu warga Banjarmasin itu bisa mencapai 1000 ppm lebih.
Bukan hanya peroalan keasinan sungai yang dihadapi perusahan air minum saat ini, tetapi juga adanya tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat menandakan air sudah tidak bersih lagi setelah adanya kerusakan kawasan di hulu sungainya.
Tingkat kekeruhan yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 mto per liter, tetapi hasil laboratorium di PDAM setempat ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter.
Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.
Menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah menara air Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.
Tahura Sultan Adam ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha dan secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Sejak tahun 2008 telah dibentuk UPT Dinas kehutanan Provinsi Kalsel Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan Dasar Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan Pergub Kalsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tahura Sultan Adam.
Tahura yang berekosistem hutan hujan tropika ini terdapat aneka flora dan fauna yang beberapa diantaranya spesifik Kalimantan, seperti meranti (Shorea spp), ulin (Eusideroxylon zwageri), kahingai (Santiria tomentosa), damar (Dipterocarpus spp.), pampahi (Ilexsimosa spp.), kuminjah laki (Memecylon leavigatum), keruing (Dipterocarpus grandiflorus), mawai (Caethocarpus grandiflorus), jambukan (Mesia sp.), kasai (Arthocarpus kemando), dan lain-lain.
Sedangkan faunanya terdapat bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates muelleri), lutung merah (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Cervus unicolor), kijang merah (Muntiacus muntjak), kijang mas (Muntiacus atherodes), dan pelanduk (Tragulus javanicus).
Kemudian juga ada hewan landak (Hystrix brachyura), musang air (Cynogale benetti), macan dahan (Neofelis nebulosa), kuau/harui (Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), enggang (Berenicornis comatus), elang hitam (Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliastur indus), raja udang sungai (Alcedo atthis), raja udang hutan (Halycon chloris), dan lain-lain

Revolusi Hijau

Tahura Sultan Adam adalah kawasan hutan dan perairan Kalsel yang tercatat 1.779.982 hektare, dari luas tersebut sekitar 700 ribu hektare sudah dikatagorikan kritis.
Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sekarang dipimpin Gubernur Haji Sahbirin Nor mencanangkan gerakan revolusi hijau dalam upaya merehabilitasi hutan yang rusak tersebut dengan jargon “Menanam, Menanam, dan Menanam.”
Program Revolusi Hijau yang digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu merehabilitasi kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Revolusi hijau ditandai dengan penghijauan di sepanjang ruas Jalan Trans-Kalimantan serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai 35.000 hektare per tahun.
Revolusi hijau merupakan program pembangunan bidang lingkungan yang menjadi visi dan misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Program ini menitikberatkan pada kegiatan edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menanam.
Program ini juga bertujuan meningkatkan indeks kualitas lingkungan Kalsel yang kini berada pada urutan 26 dari 33 provinsi di Tanah Air.
“Program revolusi hijau yang mulai kita galakkan sejak dua tahun terakhir ini diharapkan mampu mengatasi kerusakan lingkungan di Kalsel,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, di Banjarmasin, saat membentuk Forum Revolusi Hijau yang melibatkan pegiat lingkungan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kabupaten dan Kota se-Kalsel, di Banjarbaru, pekan lalu.
Dalam pembentukan forum tersebut, disusun gerakan setiap 13 kabupaten di kota se-Kalsel, yang setiap daerah diketuai oleh Sekda kabupaten dan kota setempat, lalu ada bagian-bagian yang melibatkan komunitas hijau sekaligus sebagai bagian aksi.
Selain melibatkan pegiat lingkungan seperti FKH se Kalsel, gerakan ini juga melibatkan semua instansi, TNI-Polri, serta masyarakat, yang merupakan bagian dari program revolusi hijau.
Salah satu bagian dari Program Revolusi Hijau yang sudah dilakukan adalah penanaman pohon di sepanjang ruas Jalan Trans-Kalimantan sepanjang kurang lebih 100 kilometer, meliputi ruas Km 5,5 Kota Banjarmasin hingga Pengaron, Kabupaten Banjar, dan ruas Lianganggang, Kota Banjarbaru, hingga Sebuhur, Kabupaten Tanah Laut.
Pohon yang ditanam ialah jenis trembesi, tebubuya, dadap merah, pucuk merah, melati jakarta, dan lainnya. Penanaman pohon dengan ukuran besar ini menyedot anggaran Rp21 miliar lebih. Penanaman juga dilakukan di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru.
Program Revolusi Hijau juga memprioritaskan pada kegiatan rehabilitasi DAS yang dicanangkan mulai 2017 hingga 2026 mendatang. Rehabilitasi DAS menargetkan penanaman hingga 35.000 hektare per tahun.
Melihat kesungguhan Pemprov Kalsel tersebut agaknya akan melegakan sebagian masyarakat akan kembalinya pelestarian hutan atau lingkungan wilayah ini.
Asal saja tambah sebagian warga yang lain program ini benar-benar murni untuk perbaikan lingkungan bukan dijadikan rel politik mempertahankan pemerintahan yang ada, atau hanya kamufelase, artinya hanya hijau di bagian perkotaan yang mudah dilihat tetapi justru kerusakan bertambah akibat penebangan kayu dan pertambangan di pedalaman yang sulit terpantau.