Oleh Hasan Zainuddin

Beberapa kali muncul pertanyaan, siapa yang mendesain bentuk Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan? walau pertanyaan itu sering muncul tetapi tak ada jawaban yang pasti mengenai pertanyaan tersebut.jimiefoto Jimie.

Lantaran tak ada jawaban yang pasti siapa perancang kota yang berjuluk “wilayah dengan seribu sungai” tersebut maka munculah anggpapan Banjarmasin hanyalah sebuah pekampungan besar yang nyaris tanpa ada perencanaan dan berkembang sendirinya menjadi sebuah kota yang modern seperti saat ini.

Dengan berkembangnya secara alamiah maka Banjarmasin menjadi sebuah kota yang “banci” di katakan kota sungai, tetapi perkembangannya lebih dominan ke darat, di katakan kota darat tetapi dominasi kehidupan masyarakatnya justru lebih ke sungai.

Budaya warga Banjarmasin yang kini berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa diwilayah sekitar 98 kilometer persegi itu lebih banyak ke sungai mengingat wilayah ini terbelah2 oleh sungai besar dabn kecil, Sungai Barito dan Sungai Martapura adalah sungai terbesar.

Banjarmasin tadinya terdapat 150 sungai tetapi karena pembangunan terus berkembang maka yang bisa dikatakan sungai sekarang ini tinggal 102 buah, selebihnya mati lantaran sidementasi, diserang gulma dan sampah, dan tersita akibat pembangunan perumahan, pertokoan, dan pembangunan fisik lainnya.

Dikatakan mati lantaran sungai tersebut tak mampu berfungsi lagi sebagai penyedia air baku untuk air minum, tak lagi bisa menjadi lokasi mandi dan cuci, tak berfungsi sebagai drainase, apalagi untuk transportasi air.

Dulu sungai-sungai benar-benar berfungsi sebagai sarana tarsnportasi, baik sebagai sarana angkutan ekonomi, angkutan anak skolah, angkutan masyarakat umum, melalui armada yang disebut jukung, klotok (perahu bermesin) spead boat, dan getek.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir pemerintah setempat membangun jalan darat bagaikan sarang laba-laba termasuk akses ke badan-badan sungai melalui jembatan, warga terbiasa menggunakan sampan sudah berpindah menggunakan sepeda, sepeda motor, atau mobil.

Dampak yang dirasakan sungai tak lagi terawat dengan baik, diserang gulma, tempat pembungan sampah, dan tak lagi sebagai sarana transportasi yang dominan, bahkan sungai tercemar logam berat, bakteri e-coli, kadar keasaman yang tinggi, dan mudah terintrusi air laut.

Dampak lainnya lagi, aktivitas ekonomi di sungai fraktis mati, beberapa lokasi pasar terapung tinggal kenangan, warung-warung terapung sudah kian langka, beca-beca air sudah tak tampak lagi, tinggal sedikit klotok sebagai angkutan, itupun lebih banyak sebagai angkutan wisata melalui paket susur sungai.

Akibat arah pembangunan Kota Banjarmasin yang serba tanggung itu bisa dilihat dari pembangunan jalan raya, walau pun tersedia tetapi jalan itu sempit-sempit hingga menimbulkan kemacetan dimana-mana, sementara angkutan sungai yang bisa diandalkan sebagai angkutan massal belum dilirik sebagaimana mestinya.

Memang ada kemauan politik Pemkot setempat untuk menghidupkan lagi “napas” sungai melalui pembangunan siring yang akan menjadi lokasi “Water Front City” seperti di Siring Sudirman, Siring Tendean, siring RK hilir, dan siring Martadinata yang direncanakan sepanjang lima kilometer, dan sudah terealisasi sekitar tiga kilometer lebih.

Sarana wisata pun terus dilengkapi di kawasan “water front city” tersebut seperti pusat jajajan, pusat olahraga, patung bekantan, menara pandang, pasat terapung buatan, dan tempat hiburan rakyat.

Dengan upaya tersebut sungai kini mulai beringsut lagi sebagai “magnet” ekonomi dan daya pikat kunjungan orang tak kurang dari 5000 pengunjung setiap minggu ke lokasi siring-siring yang dibuat kontruksi beton tersebut.

Pemkot Banjarmasin sendiri bertekad lagi menjadikan sungai sebagai “beranda” depan yang artinya arah pembangunan kawasan sungai jadi perioritas kedepan, tetapi setelah munculnya aturan pemerintah pusat yang baru, akhirnya Dinas Sungai dan Drainase yang merupakan bagian SKPD yang khusus mengurusi sungai ditiadakan, dan hanya sebagai bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan perubahan status SKPD dinas sungai hanya masuk dalam bidang di Dinas PUPR tentu konsekwensinya dana untuk sungai diciutkan drastis, maka muncullah pertanyaan mampukan Pemkot menjadikan sungai sebagai beranda depan.

Ada yang menganggapakn keinginan itu hanya slogan semata, tetapi ada juga yang optimis hal itu bisa dilakukan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, melalui perusahaan-perusahaan swasta, dana CSR, atau melalui komunitas yang menghimpun kekuatan merubah lagi wajah sungai menjadi sebuah kota tepian yang modern dengan nilai jual tinggi khususnya pariwisata menyaingin Vinisia Italia, Belanda, Hongkong, ataupun Bangkok Thailand.